contact@example.com +1 5589 55488 55

Tugas Pokok Dan Fungsi

30-September-2021 | 04:23

Tugas Pokok dan Fungsi Biro Organisasi mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Biro Organisasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana; b. penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana; c. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana; d. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja dan tatalaksana; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya. Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Mempunyai tugas membantu Biro Organisasi dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan Provinsi, kelembagaan Kabupaten/Kota dan analisis jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan Provinsi, kelembagaan Kabupaten/Kota dan analisis jabatan; b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan Provinsi, kelembagaan Kabupaten/Kota dan analisis jabatan; c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang kelembagaan Provinsi, kelembagaan Kabupaten/Kota dan analisis jabatan; d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan Provinsi, kelembagaan Kabupaten/Kota dan analisis jabatan; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Organisasi yang berkaitan dengan tugasnya. Subbagian Kelembagaan Provinsi mempunyai tugas: a. menyiapkan bahan analisis di bidang kelembagaan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi; b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi; c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan di bidang kelembagaan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi; d. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi; e. melaksanakan fasilitasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi; dan f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya. Subbagian Kelembagaan Kabupaten/Kota, mempunyai tugas: a. menyiapkan bahan analisis di bidang kelembagaan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota; b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota; c. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan di bidang kelembagaan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota; d. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota; e. melaksanakan fasilitasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan, peningkatan kapasitas kelembagaan dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota; f. menyiapkan fasilitasi Sekretariat Komisariat Wilayah Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Komwil Forsesdasi) Provinsi; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya. Subbagian Analisis Jabatan, mempunyai tugas: a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang analisis jabatan, standar kompetensi jabatan dan evaluasi jabatan; b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan analisis jabatan, standar kompetensi jabatan dan evaluasi jabatan; c. menyusun analisis jabatan, standar kompetensi jabatan, peta jabatan dan evaluasi jabatan; d. menyusun analisis beban kerja berdasarkan hasil analisis beban kerja dan peta jabatan; e. menyiapkan koordinasi program penyusunan formasi pegawai dan peta jabatan; f. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan petunjuk pelaksanaan penyusunan formasi pegawai bardasarkan hasil analisis beban kerja dan peta jabatan; g. mengumpulkan data formasi jabatan, teknis pelaksanaan pemanfaatan hasil analisis jabatan; h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan analisis beban kerja, informasi pegawai dan peta jabatan Provinsi dan Kabupaten/Kota; i. membina penyusunan analisis jabatan, standar kompetensi jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan Kabupaten/Kota; j. membina penyusunan formasi pegawai berdasarkan hasil analisis beban kerja dan peta jabatan Kabupaten/Kota; dan k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya. Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja mempunyai tugas membantu Biro Organisasi dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja; b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja; c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja; d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Organisasi yang berkaitan dengan tugasnya. Subbagian Reformasi Birokrasi, mempunyai tugas: a. mengkaji dan analisis peningkatan kerja berdasarkan indikator dan 8 (delapan) area perubahan (manajemen perubahan, penataan peraturan perundangundangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik); b. mengoordinasikan peningkatan kinerja berdasarkan indikator 8 (delapan) area perubahan; c. membina terhadap 8 (delapan) kelompok kerja area perubahan pada pemerintah Provinsi pemerintah Kabupaten/Kota dan; d. melaksanakan fasilitasi dalam verifikasi penilaian peningkatan kinerja 8 (delapan) area perubahan; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya. Subbagian Akuntabilitas Kinerja, mempunyai tugas: a. mengkaji dan analisis di bidang akuntabilitas kinerja; b. menyusun petunjuk pelaksanaan di bidang akuntabilitas kinerja; c. melaksanakan monitoring Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Sakip Kabupaten/Kota; d. menyusun Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya. Subbagian Budaya Kerja, mempunyai tugas: a. melaksanakan kebijakan teknis di bidang peningkatan budaya kerja; b. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan budaya kerja; c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan budaya kerja; d. memverifikasi bahan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan budaya kerja; dan e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya. Bagian Tatalaksana mempunyai tugas membantu Biro Organisasi dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang tatalaksana pemerintahan, pelayanan publik, dan tata usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Bagian Tatalaksana menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang tatalaksana pemerintahan, pelayanan publik, dan tata usaha; b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang tatalaksana pemerintahan, pelayanan publik, dan tata usaha; c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tatalaksana pemerintahan, pelayanan publik, dan tata usaha; d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakanDaerah di bidang tatalaksana pemerintahan, pelayanan publik, dan tata usaha; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Biro Organisasi yang berkaitan dengan tugasnya. Subbaggian Tatalaksana Pemerintahan, mempunyai tugas: a. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah; b. menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), pedoman tata naskah dinas, pakaian dinas dan standarisasi sarana dan prasarana dinas; dan c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya. Subbagian Pelayanan Publik, mempunyai tugas: a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan publik; b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan standar pelayanan internal dan pelayanan publik; c. menyiapkan bahan fasilitasi forum komunikasi pendayagunaan aparatur negara dan Daerah; d. menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan di bidang pelayanan publik; e. mengkaji dan analisis pelaksanaan pelayanan publik; f. mengelola pengaduan pelayanan publik untuk diproses lebih lanjut; g. menyusun standar pelayanan internal dan pelayanan publik; h. mengoordinasikan pelayanan dasar; i. melaksanakan fasilitasi forum komunikasi pendayagunaan aparatur negara dan Daerah; j. melaksanakan monitoring di bidang pelayanan publik; dan k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas: a. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian; b. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan; c. melaksanakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan; d. melaksanakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan; e. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup biro; f. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LKjIP, LKPJ, dan LPPD lingkup biro; g. melaksanakan pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup biro; h. melaksanakan perencanaan pemeliharaan perlengkapan biro; i. melaksanakan perencanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; j. melaksanakan pembinaan Pegawai ASN; dan k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan tugasnya.

LINK TERKAIT